Panduan Penulisan Berita Acara Persidangan

  1. Pengantar.
    Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul “Beda Pendapat Picu Tunggakan Perkara di Pengadilan Agama”. Kali ini Penulis ingin mencoba memberikan panduan tata cara penulisa BAP khususnya bagi para panitera atau panitera Pengadilan Agama dengan memilih dan memilah pendapat yang menurut Penulis lebih tepat dan yang lebih penting lebih mudah untuk dipraktikkan.
    Pertimbangan kedua inilah yang menjadi titik stressing penulis dalam memilih pendapat dalam penulisan BAP. Hal ini karena sering kali panitera ataupun panitera pengganti direpotkan dengan panduan yang tidak praktis dan seringkali membingungkan.
  2. Pembahasan.
    Menurut Yahya Harahap berita acara persidangan dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara yang diperiksa, sebagai dasar pembuatan putusan. [1]
    Berikut teknik penulisan BAP:

    • Penulisan Judul, Nomor Perkara dan Urutan Sidang.
      Contoh:

      BERITA ACARA PERSIDANGAN
      Nomor: 1021/Pdt.G/2012/PA.Bjw
      Persidangan ke-5

      Sebagai aturan umum, tanda titik dua memberitahukan pembaca bahwa uraian setelah tanda ini memberi bukti dan menjelaskan, atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. [2] Penulisan Nomor harus diikuti tanda baca titik dua (:) sebelum nomor perkara. Hal ini karena nomor perkara adalah deskripsi atau dalam tata bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pemerian dari kata “Nomor”.
      Penulisan “ke” dan angka 5 harus dipisah dengan tanda pisah (-), bukan ke 5 atau ke5. Awalan “ke” sendiri salah satu fungsinya adalah menyatakan urutan. [3]
      Lalu kaitannya dengan pendapat yang menyatakan redaksinya harus menggunakan kata “Lanjutan”, misalnya “sidang lanjutan ke-5″ atau “sidang lanjutan” menurut hemat penulis ini sangat tidak efektif. Hal ini karena selain membingungkan, tanpa diberi kata “lanjutan”, pembaca akan paham dengan sendirinya bahwa Sidang ke-5 adalah merupakan kelanjutan dari sidang ke-4.

    • Pengadilan yang memeriksa, tempat, hari, tanggal dan bulan serta tahun persidangan dilaksanakan;
      Contoh:
      Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 23 September 2013, dalam perkara Cerai Gugat antara:
    • Nama bin nama, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang berperkara;
      Contoh:
      Jamilah binti Suyanto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Bajawa RT.03 RW.04, Desa Bajawa Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, (Jika menggunakan pengacara, maka ditambah: “yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tampubolon, SH, Advokad/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jln. Samas, no 13 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2012 terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa tanggal 14 Agustus 2012″), selanjutnya disebut Penggugat,
      ——————————————————-Melawan
      Agus bin Umar Sa’adi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Bajawa RT.03 RW.04, Desa Bajawa Kecamatan Bajawa, Kabupaten/Kota Ngada, selanjutnya disebut Tergugat.
    • Susunan majelis hakim dan PP yang menyidangkan perkara tersebut (hanya disebutkan pada sidang pertama). Untuk sidang berikutnya cukup ditulis “susunan Majelis Hakim sama dengan persidangan yang lalu”. Apabila terjadi pergantian majelis, maka majelis yang baru tersebut ditulis lengkap.
      Susunan persidangan adalah sebagai berikut :
      Rahmat Raharjo, SHI., MSI ~~~~~~~~~~  sebagai Hakim Ketua
      Riyanti Sucipto, SHI  ~~~~~~~~~~~~~~~ sebagai Hakim Anggota
      Ahmad Ridwan, SHI ~~~~~~~~~~~~~~~  sebagai Hakim Anggota
      Juhni, SH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sebagai Panitera Pengganti
    • Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
    • Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya;
      Penggugat/Kuasa hukum Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. (jika hanya penggugat atau kuasa hukumnya yang datang sendirian)
      Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa hukumnya.
    • Usaha mendamaikan atau menasehati para pihak oleh majelis hakim;
      Sesuai dengan Perma nomor: 01 tahun 2008 pasal (6): Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.
    • Pada sidang pertama para pihak hadir semua, harus dicatat bahwa majelis hakim menjelaskan dan memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi serta nama mediator yang dipilih para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim sebagaimana diamanatkan oleh;
    • Pernyataan sidang tertutup untuk umum (bagi perkara yang harus tertutup untuk umum);
    • Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut oleh majelis bukan oleh para pihak;
    • Dalam hal pemeriksaan bukti surat, maka bukti tersebut diberi kode P.1 dst untuk Penggugat atau T.1 dst untuk Tergugat, jika bukti surat berupa fotokopi harus diberi catatan bahwa apakah para pihak memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan aslinya, maka dicatat pada foto kopi tersebut bahwa foto kopi ini setelah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, tanggal pemeriksaan dan diparaf oleh ketua majelis.
      contoh: [4]

      Fotokopi ini setelah dicocokkan,
      Ternyata sesuai dengan aslinya
      Bajawa, 30 Maret 2007
      Ketua Majelis,
      ttd
      Rahmat Raharjo, SHI., MSI

    • Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat adalah:
      1. Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal saksi;
      2. Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara;
      3. Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut agama apa, lafadz sumpah ditulis lengkap.
      4. Pertanyaan majelis dan jawaban saksi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah redaksi tanya jawab terutama jawaban saksi harus menggunakan kalimat langsung (direct) yang harus menggunakan tanda petik pada pembuka maupun penutup kalimat. Contoh:
        “Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?”
        “Ya, Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah teman saya sejak kecil.”
    • Pernyataan sidang terbuka untuk umum (bila diawal sidang dinyatakan tertutup untuk umum);
    • Pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan tahun sidang berikutnya; untuk pihak yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada JSP untuk memanggil yang bersangkutan serta menyebutkan pula alasan penundaan tersebut.
      Contoh:
      Sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23 September 2013 untuk Replik.
      Kata “pada” penulis cetak tebal karena ada sebagian yang menggunakan kata sampai dengan. Dalam teori matematika, “kata sampai dengan” mempunyai makna keseluruhan bagian dari mulai awal sampai dengan bagian terakhir. Artinya jika kita mengatakan saya memakan ikan sampai dengan kepalanya, maka badan ikan dan kepalanya saya makan.
      Dengan demikian, jika kita menggunakan kata “sampai dengan”, maka tentu pemahamannya sidang tundaan dapat dilakukan kapan saja dari mulai sidang penentuan tundaan hingga tanggal sidang tundaan yang ditentukan. Oleh karena itu, penulis sependapat untuk menggunakan kata “pada” karena lebih tegas dan jelas.
    • Penandatanganan berita acara.
      Berita acara persidangan ditandatangani oleh ketua majelis dan Panitera Pengganti (Pasal 198 R.Bg.). Jika Ketua Majelis berhalangan tetap, berita acara ditandatangani oleh Hakim Anggota yang lebih senior, namun jika Panitera Pengganti yang berhalangan, dicatat dalam berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan. [5]
      Istilah Panitera/Panitera Pengganti dipakai dalam berita acara persidangan, namun demikian ada juga yang berpendapat dengan menyebut “Panitera Sidang”.
    • Penyusunan berkas yang sering diperdebatkan salah satunya adalah masalah penempatan alat bukti tertulis. Ada yang berpendapat diletakkan setelah halaman yang menyatakan para pihak memberikan alat bukti sebagai berikut, kemudian diberi tanda zig-zag, dan ada juga yang diletakkan dibelakang seperti lampiran.
      Dalam hal ini penulis sependapat dengan kelompok yang pertama. Hal ini karena pada dasarnya, berkas berita acara harus disusun sesuai kronologi, sehingga alat bukti tertulis termasuk dalam halaman BAP. Di samping itu, dengan menggunakan pola ini, jika alat bukti tertulis yang diajukan banyak, pembaca akan lebih mudah karena tidak dipusingkan jika seandainya ingin mencari BAP yang memuat alat bukti tersebut.

Foot Notes:

  1. MA-RI. Pelatihan Tehnis Yustisial Panitera Dan Jurusita. Proyek Pembinaaan Tehnis Yustisial MARI. Jakarta, 1995, hlm. 14.
  2. http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_dua
  3. http://id.wikipedia.org/wiki/Ke-
  4. http://kateglo.bahtera.org/?mod=dictionary&action=view&phrase=fotokopi
  5. Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 148.